BANGKINANG KOTA – Wakil Bupati Kampar, Misharti, memimpin langsung Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027 di Ruang Rapat Muara Takus, Kantor Bappeda Kampar, Jumat (27/2/2026). Ia menegaskan, dokumen perencanaan tahunan tersebut harus disusun secara matang dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan yang memasuki hari ketiga itu dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala bidang terkait. Pra Musrenbang menjadi tahapan strategis sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten.
Dalam sambutannya, Misharti menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang penyelarasan program prioritas. Menurutnya, Pra Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk menyatukan visi pembangunan daerah.
“Pra Musrenbang ini adalah ruang untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. RKPD 2027 harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kampar dalam laporannya menyampaikan bahwa proses perencanaan telah melalui Musrenbang di 21 kecamatan se-Kabupaten Kampar. Beragam aspirasi masyarakat telah dihimpun, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dalam forum tersebut, Misharti memimpin pembahasan bersama sembilan OPD yang dijadwalkan, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan, Dinas Perikanan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih antarperangkat daerah. Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan kabupaten dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta keselarasan dengan visi dan misi pembangunan “Kampar Dihati”.
Misharti menegaskan, RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang implementatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Pemerintah Kabupaten Kampar pun berkomitmen menjadikan perencanaan pembangunan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.(ADV)
