Kampar – Anggota Komisi II DPRD Kampar, Ropii Siregar, menegaskan pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang tidak boleh terganggu akibat persoalan ketersediaan obat. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi kekosongan stok obat yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Ropii usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar bersama pihak RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).
Menurut Ropii, pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari semangat program “Kampar Dihati” yang menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini. Karena itu, ia menilai persoalan obat rumah sakit harus segera ditangani sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
“Pelayanan rumah sakit jangan sampai terganggu karena persoalan stok obat. Ini harus segera diselesaikan sebelum berdampak kepada masyarakat,” kata Ropii.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pagu belanja obat RSUD Bangkinang tahun 2026 sebesar Rp6,7 miliar. Namun sebagian besar anggaran telah terserap dan kini hanya menyisakan sekitar Rp2 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar setiap bulan. Dengan kondisi itu, sisa anggaran diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2026.
Ropii menilai pemerintah daerah perlu segera menyiapkan solusi jangka pendek agar pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Salah satu langkah yang dinilai memungkinkan adalah melakukan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan disahkan.
Ia juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem perencanaan anggaran kesehatan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai rumah sakit setiap tahun menghadapi ancaman kekurangan obat karena pagu anggaran yang tidak sesuai kebutuhan riil,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar, Ropii menegaskan partainya berkomitmen mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar. Menurut dia, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat lambannya penanganan persoalan obat rumah sakit.
“PDI Perjuangan bersama pemerintah daerah tentu ingin memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan penanganan persoalan obat,” katanya.
Ropii memastikan DPRD Kampar akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi konkret agar pelayanan di RSUD Bangkinang tetap optimal.
“Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Karena itu persoalan ini harus segera dicarikan solusi bersama,” tutupnya.(Adv)
