Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan tahun 2027. Bupati Kampar Ahmad Yuzar memimpin langsung Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) RKPD 2027 dan menegaskan pentingnya usulan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Muara Takus, Bappeda Kabupaten Kampar, Senin (2/3/2026), dihadiri Wakil Bupati Misharti serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah. Seluruh camat se-Kabupaten Kampar turut hadir dalam forum strategis tersebut untuk menyampaikan prioritas pembangunan dari wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menekankan bahwa Pra Musrenbang merupakan tahapan krusial sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten. Ia meminta agar setiap usulan yang dibawa camat benar-benar merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dari musrenbang desa dan kelurahan.
“Perencanaan harus berbasis data yang akurat dan kebutuhan masyarakat. Kecamatan adalah ujung tombak dalam mengidentifikasi persoalan serta potensi wilayah,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang dan terukur, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, sinkronisasi antara kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci keberhasilan RKPD 2027.
Wakil Bupati Misharti menambahkan, sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program. Ia menyebut penguatan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai fokus utama yang harus diintegrasikan dalam rencana kerja mendatang.
Sementara itu, Ardi Mardiansyah menekankan pentingnya keselarasan usulan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta kemampuan keuangan daerah. Ia mengingatkan agar setiap program telah melalui verifikasi dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
Pra Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Kampar tahun mendatang. Pemerintah daerah menargetkan perencanaan yang inklusif, terukur, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.(ADV)
