Kampar – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu (9/4/2025).
Dalam sidang tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan enam catatan strategis yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti.
Juru bicara Fraksi PKB, Jihad Aqsha, menyebut sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi perhatian utama.
PKB menilai mutu pendidikan harus diperkuat melalui perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemerataan guru di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Sementara itu, sektor kesehatan dinilai perlu penguatan layanan primer, peningkatan kualitas tenaga medis, serta perluasan akses jaminan kesehatan.
“Ini dua sektor fundamental yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya,” kata Jihad.
PKB juga menyoroti ketiadaan program beasiswa mahasiswa Kampar sejak 2016. Menurut fraksi tersebut, absennya beasiswa berdampak pada terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
PKB meminta pemerintah mengalokasikan anggaran beasiswa pada tahun anggaran mendatang.
Di bidang infrastruktur, PKB mengapresiasi pembangunan jalan dan jembatan pada 2024. Namun, fraksi menilai masih banyak kawasan desa dan fasilitas umum yang memerlukan pembangunan maupun perbaikan.
PKB meminta agar pembangunan 2025 lebih terarah, merata, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, PKB menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kampar masih belum optimal.
Lemahnya implementasi sistem merit, rendahnya digitalisasi layanan publik, serta minimnya sinergi antarperangkat daerah dianggap menjadi hambatan.
PKB mendorong pemerintah mempercepat reformasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
PKB juga menyoroti persoalan tunda bayar sebesar Rp63 miliar dalam laporan keuangan daerah tahun 2024.
Fraksi menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. PKB meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut secara sistematis.
Dalam catatan terakhir, PKB menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal nasional yang menuntut efisiensi.
PKB meminta Bapenda melakukan inovasi, memperluas basis pajak, serta menertibkan potensi PAD yang belum tergarap.
PKB berharap enam catatan tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Kampar ke depan.(Advetorial)
