Pekanbaru – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia secara langsung meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau mengawal ketat pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi penyimpangan.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Yuzar saat melakukan kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi dengan jajaran BPKP Riau di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2).
“Kami tidak ingin ada keraguan dalam setiap langkah pembangunan. Semua harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kuat,” tegas Yuzar dalam sambutannya.
Menurutnya, pengawasan yang melekat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi kunci agar pembangunan di Kabupaten Kampar berjalan sesuai aturan. Ia menilai, pendampingan dari BPKP penting untuk memastikan seluruh kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor hukum.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan didampingi pengawasan yang ketat sejak awal. Ini bagian dari komitmen kami terhadap transparansi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Yuzar didampingi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, di antaranya Asisten III Syahrizal, Plt Inspektorat Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perkim Rusdi Hanip, Plt Kepala Dikpora Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau, Evenri Sihombing, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Kampar tersebut. Ia menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memitigasi risiko penyimpangan anggaran.
“BPKP Riau siap memberikan pendampingan penuh, khususnya dalam peningkatan kapabilitas APIP dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” kata Evenri.
Ia menambahkan, penguatan sistem pengendalian intern menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Pertemuan itu menjadi simbol penguatan sinergi antara Pemkab Kampar dan BPKP Riau dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.(ADV)
