Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kampar, yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, menekankan pentingnya kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 saat mengikuti entry meeting pemeriksaan secara daring, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar itu menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam suasana yang tertib dan penuh kesungguhan, Muhammad menyampaikan bahwa kepatuhan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Kepatuhan adalah nafas dari pengelolaan keuangan yang baik. Tanpa itu, laporan hanya akan menjadi angka-angka tanpa makna,” ujar Muhammad dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketelitian dalam mencatat, kedisiplinan dalam melaporkan, serta kejujuran dalam menyajikan data menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Lebih dari itu, Muhammad mengajak seluruh jajaran untuk memaknai proses pemeriksaan sebagai ruang pembelajaran.
Di dalamnya, terdapat kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan, memperbaiki yang belum sempurna, dan meneguhkan komitmen untuk menjadi lebih baik.
“Setiap proses audit adalah pengingat bahwa kita bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kepercayaan yang terus kita jaga,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Inspektur Kabupaten Kampar, jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat DPRD Kampar.
Sementara itu, tim pemeriksa BPK memaparkan tahapan dan mekanisme pemeriksaan yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, kepatuhan bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi juga menjaga nilaitentang integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap kebijakan yang diambil.
Di balik setiap laporan yang disusun, ada harapan agar keuangan daerah tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan komitmen yang terus diteguhkan, Kampar melangkah dalam irama yang pastimenjadikan kepatuhan sebagai pijakan, transparansi sebagai arah, dan akuntabilitas sebagai tujuan.(ADV)
