PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar meminta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan saat menghadiri forum Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, Kamis (16/4).
Bupati Kampar Ahmad Yuzar diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah. Dalam forum tersebut, Pemkab Kampar menyampaikan berbagai persoalan konflik agraria yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ardi mengatakan, kehadiran Pemkab Kampar dalam rapat koordinasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat terkait persoalan lahan.
“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap keterlibatan BAM DPR RI dapat membantu membuka jalan penyelesaian berbagai hambatan regulasi demi kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Ardi.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Riau serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ardi didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Marahalim. Pemkab Kampar juga memaparkan kondisi sejumlah sengketa lahan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh.
Menurut Ardi, konflik agraria tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas investasi dan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menilai persoalan lahan harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.
“Negara harus hadir memberikan solusi atas persoalan masyarakat terkait hak atas tanah,” ujar Adian.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berharap forum tersebut dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk menyelesaikan konflik agraria dan memperbaiki tata kelola lahan perkebunan di Provinsi Riau.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kampar berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga penyelesaian sengketa lahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(Adv)
