Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., pada kegiatan strategis kesehatan masyarakat di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi, AP., M.Si. Acara itu juga dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Syahrial Abdi mengapresiasi capaian Kabupaten Kampar yang dinilai mampu mengelola anggaran kesehatan secara efektif dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan DAK Non-Fisik BOK harus benar-benar berdampak pada penguatan pengawasan obat dan makanan di daerah.
“Pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung efektivitas program kesehatan dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyebut penghargaan tersebut menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Kampar dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras tim dalam mengelola anggaran secara efektif untuk mendukung pengawasan obat dan makanan di lapangan,” kata Ardi.
Ia menegaskan, Pemkab Kampar akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan demi menjaga keselamatan masyarakat.
Selain itu, kata Ardi, pemerintah daerah juga fokus pada langkah preventif melalui pengendalian resistensi antimikroba dan penguatan program keamanan pangan hingga tingkat desa.
“Kami ingin standar keamanan pangan dapat diterapkan sampai ke desa melalui program Desa Pangan Aman agar masyarakat lebih sehat dan produktif,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, monitoring dan evaluasi DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, serta koordinasi pengendalian resistensi antimikroba.
Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi teknis terkait serapan anggaran DAK sebagai acuan pelaksanaan program tahun mendatang. Kabupaten Kampar diharapkan mampu mempertahankan predikat sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.(Adv)
