Menjemput Kemandirian, Bupati Kampar Dorong BUMD Jadi Pilar Ekonomi

PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kampar terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Pekanbaru, Kamis (02/04/2026).

Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah menghadiri agenda tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah di tengah tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam forum tersebut, pembahasan mengerucut pada peran strategis BUMD dan perbankan daerah sebagai penggerak ekonomi lokal. Bagi Kampar, BUMD bukan sekadar entitas usaha milik pemerintah, melainkan simpul harapan yang menghubungkan potensi daerah dengan kesejahteraan masyarakat.

Ardi Mardiansyah menyampaikan bahwa Pemkab Kampar terus berupaya membenahi tata kelola BUMD agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Menurutnya, pembenahan ini menjadi kunci agar BUMD mampu tumbuh sehat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Di balik bahasa kebijakan yang tegas, terselip semangat yang tak pernah surut. Kampar ingin menjemput kemandiriannya sendiri, bukan dengan langkah tergesa, melainkan dengan pijakan yang pasti. Setiap potensi yang dimiliki daerah diharapkan dapat dikelola secara optimal, sehingga tidak lagi hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi menjadi kekuatan yang hidup dan bergerak.

Dalam diskusi bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah daerah se-Provinsi Riau, berbagai tantangan turut mengemuka. Mulai dari keterbatasan modal, tata kelola yang belum optimal, hingga kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Namun di tengah berbagai tantangan itu, tersimpan peluang besar yang menunggu untuk diwujudkan.

Bupati Kampar melalui perwakilannya juga menekankan pentingnya sinergi dengan perbankan daerah. Kolaborasi ini dinilai mampu memperkuat akses pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Bagi Kampar, kemandirian fiskal bukan sekadar tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang harus dilalui dengan komitmen dan konsistensi. BUMD diharapkan menjadi lokomotif yang menarik gerbong pembangunan, bergerak seirama dengan kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Seiring waktu yang terus berjalan, harapan itu tetap dijaga. Dari ruang pertemuan hingga kebijakan yang akan dijalankan, Kampar menapaki jalannya sendiri. Perlahan namun pasti, menjemput kemandirian, dan menjadikan BUMD sebagai pilar yang menyangga masa depan ekonomi daerah.(ADV)