Operasi Gabungan Kodim 0313/KPR-Polres Kampar Bongkar Tambang Ilegal di Tapung, Dua Pekerja Diamankan

TAPUNG – Upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin terus digencarkan. Jajaran Intelijen Kodim 0313/Kampar bersama Tim Intel Korem 031/Wira Bima dan Polres Kampar menggelar operasi gabungan di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (11/10/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah pimpinan TNI untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum.

Dandim 0313/Kampar Letkol Czi Satriady Prabowo memerintahkan Danunit Intel Kodim Letda Inf Yuda untuk memimpin langsung kegiatan di lapangan. Operasi turut melibatkan Tim Intel Korem 031/WB di bawah pimpinan Letda Inf Dadang serta jajaran Polres Kampar yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Gian.

Dari hasil operasi, petugas berhasil mengamankan dua orang pekerja beserta satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas galian C tanpa izin. Seluruh barang bukti dan pelaku kini diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Operasi ini merupakan bagian dari langkah tegas TNI bersama Polri dalam menegakkan hukum di wilayah binaan. Kami memastikan setiap kegiatan yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan hukum,” ujar Letda Inf Yuda.

Selain melakukan penindakan, pihak TNI juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal serta aktif melapor bila menemukan kegiatan serupa.

Dandim 0313/Kampar Letkol Czi Satriady Prabowo menegaskan, operasi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan perintah pimpinan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh aparat terkait dalam menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Operasi di Tapung ini menegaskan konsistensi TNI dan Polri dalam menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan wilayah, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai hukum yang berlaku.(***)