BANGKINANG KOTA – Pergantian kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar resmi berlangsung. Yorin Effendi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpol PP Kampar dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja organisasi, menggantikan pejabat sebelumnya, Zulfikar.
Penunjukan Yorin Effendi tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas (PPLT) Bupati Kampar Nomor 800.1.11.1/BKPSDM/MP/87 yang ditetapkan pada 30 Maret 2026. Serah terima jabatan (sertijab) telah digelar di ruang rapat Kantor Satpol PP Kampar pada Minggu (29/3).
Pergantian ini disaksikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, termasuk Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Yesni Villia, Sekretaris Satpol PP Rahmad Fajri, serta jajaran pejabat struktural lainnya.
Dalam pernyataannya, Yorin menekankan pentingnya penguatan internal sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas ke depan. Ia menyebut soliditas organisasi dan koordinasi antarpersonel menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah.
“Kami akan fokus memperkuat kinerja, mulai dari disiplin personel hingga peningkatan koordinasi di lapangan. Dukungan seluruh jajaran sangat kami harapkan agar tugas-tugas dapat berjalan optimal,” ujar Yorin.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Zulfikar dalam sambutan perpisahannya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjabat sejak 29 Desember 2025 hingga 29 Maret 2026. Ia mengakui masa jabatan yang relatif singkat tersebut tetap memberikan pengalaman berharga, terutama dalam membangun kebersamaan di internal organisasi.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan seluruh jajaran. Jika selama memimpin terdapat kekurangan, saya mohon maaf,” kata Zulfikar.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak mengganggu jalannya tugas Satpol PP Kampar, terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong agar di bawah kepemimpinan baru, kinerja Satpol PP semakin responsif dalam menghadapi dinamika di lapangan.(ADV)
