Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (23/2/2026). Pemerintah Kabupaten Kampar menyiapkan langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti jajaran pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas strategis. Kenaikan harga cabai rawit di ratusan daerah menjadi perhatian, disusul beras, daging sapi, ayam, dan telur yang berpotensi meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Mendampingi Wakil Bupati Kampar, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmen memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional dan distributor. Langkah yang disiapkan antara lain peningkatan frekuensi pemantauan harga, pelaksanaan gerakan pasar murah, serta pengawasan ketersediaan stok bahan pokok.
Misharti meminta TPID dan dinas terkait turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Agar peninjauan ke pasar dan distributor ditingkatkan sehingga tidak terjadi permainan harga maupun penimbunan bahan pokok,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan berjalan hingga Oktober mendatang.
Pemkab Kampar menyatakan siap mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan BPHTB dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai mengikuti rakor, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar diskusi internal terbatas bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan selama Ramadhan.
Wabup Kampar menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi segera menindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung program strategis nasional.(ADV)
