PEKANBARU – Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 se-Provinsi Riau yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kampar hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran Inspektorat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta para bupati dan wali kota beserta wakilnya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Acara diawali dengan paparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Dalam pemaparannya, Evenri menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis terkait perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Ia menekankan bahwa perencanaan anggaran harus disusun secara cermat dan berbasis kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi pemborosan anggaran serta program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap peran BPKP yang selama ini aktif mendampingi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadikan laporan eksekutif daerah tersebut sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran di daerah masing-masing.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat penting agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan,” ujar Misharti.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran berjalan transparan, efektif, dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran demi mendorong pembangunan daerah yang lebih berkualitas.(ADV)
